UPTD Parkir Kota Pekanbaru Dinilai Bertindak Semena-mena

Kantor UPTD Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru

PEKANBARU TOPKOTA. com – Pengelolaan parkir antara yang menggunakan badan jalan dengan halaman pertokoan diartikan berbeda selama ini di kalangan masyarakat, sehingga terjadi kekeliruan. Dengan adanya masyarakat yang menggunakan halaman parkir di depan pertokoan kemudian memungut retribusi parkir oleh petugas parkir sebenarnya tidak dibenarkan. Karena kendaraan yang dikenakan retribusi parkir adalah kendaraan yang parkir menggunakan sisi badan jalan dan bukan halaman pertokoan yang statusnya hak pemilik toko. Demikian dikatakan H Mansur, Panglima Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR) kepada TOPKOTA.com, Senin (12/2) di Pekanbaru.

Lebih lanjut, Mansur mengatakan, bahwa dengan adanya pemungutan retribusi parkir yang dilakukan di halaman pertokoan, disamping merugikan masyarakat pengunjung toko,  sebenarnya hal itu bukan lagi urusan pihak dinas perhubungan tapi urusan dari pemilik toko yakni pajak parkir. Selama ini, dirinya merasa sudah turut serta meningkatkan PAD Kota Pekanbaru, dengan berkontribusi atas perparkiran. Dan hal itu bisa terjadi karena kerjasama yang dijalinnya selama ini dengan pihak pemilik toko, para pemilik toko pun merasa terbantu dan tidak ada yang keberatan, atas kerja LMBR,  karena pihak pemilik toko merasa bahwa LMBR turut serta menjaga keamanan dari usaha-usaha yang ada di pertokoan tersebut.

“Kan banyak sekarang masyarakat yang dirugikan dengan penarikan retribusi parkir oleh petugas parkir, padahal masyarakat parkir di areal pertokoan. Parkir di areal pertokoan tersebut bukan lagi retribusi parkir, akan tetapi pajak parkir yang dikumpulkan oleh Dishub setiap bulannya. Pihak toko berhak meniadakan pungutan parkir di tokonya. Jika pihak toko melakukan pengelolaan parkir sendiri maka masyarakat wajib membayar kepada pihak toko dan bukan kepada petugas parkir dengan tiket retribusi parkir,” jelas H Msnsur yang praktisi pengelolaan parkir di Pekanbaru.

H Mansur, Panglima laskar Melayu Riau Bersatu

Menurut H Mansur, Penataan Perparkiran di kota Pekanbaru belakangan ini,  khususnya diawal tahun ini semakin menjadi terlihat semberaut dengan ketidaktertiban para ASN di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,  yang bertindak dengan semena-mena dilapangan. Dengan melakukan denda dan berencana akan mengambil alih pengelolaannya.

“ Masa anggota saya dilapangan, dituding  memungut retribusi parkir secara ilegal. Padahal,  mereka yang lalai, yang tidak memenuhi keperluan apa saja yang dibutuhkan untuk pengelolaan parkir, misalnya karcis, kartu pengenal, rompi dan surat tugas,” kata Mansur dengan geram.

Pihak Dishub seharusnya berterimakasih kepada pengelola parkir, yang dengan pandai bisa memungut retribusi di halaman pertokoan,  meskipun itu,  bukan bagian dari retribusi parkir.  Artinya pajak Dishub harus memberikan keperluan apa saja  yang dibutuhkan. Jangan dipersulit.  “Dishub harus apresiasi usaha kami,  meskipun bukan bagian dari retribusi parkirnya Dinas perhubungan,  tapi bisa diciptakan dengan kondusif,” kata Mansur.

Namun ketika hal ini dikonfirmasijan kepada Pihak Dinas Perhubungan, Plt Kadis Kendy Harahap dan Bambang A Keoala UPTD Parkir Dushub Pekanbaru,  tidak berada di tempat,  dan ketika ditelepon handphonnya juga tidak aktif. (Patar Simanjuntak)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/