Terungkap Saat Sidang Praperadilan Kapolres Karo, Penahanan Chici Ardy Dinilai Tanpa Dasar Hukum

Suasana sidang Praperadilan Kapolres Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

TANAH KARO, TOPKOTA.com – Dituding melakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, Kapolres Tanah Karo dipraperadilakan ke Pengadilan Negeri (PN) Kebanjahe. Sidang perdana perkara Reg.No/1/Pid.Pra/2019/PN KJH yang diketuai hakim tunggal Delima Mariago Simanjuntak SH akhirnya digelar, Senin (14/1) pagi.

Perkara ini bermula dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Tanah Karo terhadap Chici Ardy (48) warga Jalan Udara Berastagi Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi. Chici dipersangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 316 KUHPidana.

Chici ditangkap atas pengaduan Kasi Intel Kejari Karo, Arif Kadarman SH dengan LP/966/XII/2018/SU/RES T.Karo/Reskrim tanggal 4 Desember 2018 lalu. Chici diapor karena postingannya di facebook yang salah satunya menyinggung tak berfungsinya TP4D di Tanah Karo.

Sebelum ditangkap, Chici merupakan salah satu pentolan dalam aksi demo baik di kantor Bupati dan Kejari Karo. Demo ini bertujuan untuk mendesak Kejari Karo segera menahan 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-juah Berastagi. Aksi itu juga menuntut Bupati Karo untuk segera memecat dua tersangka masing-masing Candra Tarigan dan Radius Tarigan  yang berstatus sebagai pejabat di Pemkab Karo.

Sementara itu, dalam sidang praperadilan yang diajukan  Chici melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin Tanjung SH dan Rekan didampinggi Selvi SH menegaskan, penetapan tersangka dan penahanan Chici tidak memiliki cukup bukti dan hubungan hukum dengan Arif Kadarman (pelapor).

“Antara pemohon (Chici) dan pelapor tidak ada hubungan hukum sama sekali. Dengan demikian, penetapan termohon sebagai tersangka sangat tidak patut dan beralasan hukum sehingga tidak sah sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan SP.Sidik/826/XII/2018/Reskrim tanggaln6 Desember 2018,” tegas Husni dihadapan hakim.

Karena penetapan termohon sebagai tersangka tidak sah lanjut Husni, maka patut dan beralasan juga penangkapan dan penahanan termohon juga tidak sah. Untuk itu, sudah sepatutnya termohon dibebaskan. Husni juga meminta hakim memutuskan agar termohon mengganti kerugian moril sebesar Rp 1.500 secara langsung dan tunai pada pemohon.

Mengabulkan permohonan Chici secara keseluruhan, menyatakan penetapan Chici sebagai tersangka tidak sah. Menyatakan surat penyidikan dan penetapan Chici sebagai tersangka tidak sah, menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi terhadap Chici juga tidak sah, sehingga polisi harus segera membebaskan Chici.

Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp 1.500 secara langsung dna tunai setelah putusan ini diucapkan. Untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon, majelis hakim menunda sidang dan akan digelar kembali, Selasa besok (15/1) sekira pukul 09:00 Wib pagi. (John Ginting)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/