Soal Limbah PT JPN, Kadis Lingkungan Hidup Langkat Dinilai Hanya Berikan Alasan “Klise”

Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Iskandar Tarigan yang Pakai Baju Kemeja.

LANGKAT, TOPKOTA.com – Puluhan masyarakat yang berada di areal Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) milik PT Jaya Palma Nusantara (JPN) saat ini hidupnya merasa sengsara dan terombang-ambing. Bayangkan saja, hingga saat ini mereka tidak ada mendapat ganti rugi sepeserpun dari pihak PT JPN. Padahal, mereka sudah mengalami kerugian ratusan hingga puluhan juta akibat lahan padi dan tambak mereka yang diduga mati akibat limbah PT JPN.

Aksi unjukrasa pun dilakukan masyarakat agar PT JPN ditutup, baik ke DPRD, Bupati maupun ke Dinas BLH Langkat. Namun hasilnya, hingga detik ini PT JPN masih tetap beroperasi. Masyarakat pun mulai jenuh dengan aspirasi mereka yang tidak ditanggapi. Bahkan masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat hanya pandai menyatakan janji-janji dalam menangani permasalahan mereka yang justru tidak kunjung ada solusi apapun.

Menurut masyarakat, Pemkab Langkat hanya memberikan janji “Klise” atau itu-itu saja akan menindak PT JPN dengan memohon kepada masyarakat agar bersabar dan memberikan waktu untuk PT JPN membenahi tempat pengolahannya.

Nyatanya, hingga sampai sekarang janji itupun belum ditempati. Sama halnya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Iskandar Tarigan.

Kata Iskandar ketika dihubungi via pesan Whatsapp, Kamis (18/10) menyatakan masih menunggu waktu yang diberikan kepada PT JPN. “Untuk PT JPN, kita masih menunggu waktu yang diberikan untuk membenahi pengolahannya. Berita acara ada di bidang PPLH,” katanya singkat.

Menanggapi hal ini, mantan aktivis Kabupaten Langkat Andika Perdana menyatakan bahwa apa yang diutarakan Kadis BLH Langkat hanya alasan “Klise”. “Kami dah capek dengar itu bang, “Klise” amat alasan Kadis itu bang. Itu-itu aja tapi tetap juga tidak ada tindakan tegas dari BLH Langkat terhadap PT JPN,” kata andika yang mengaku ikut saat melakukan aksi unjukrasa beberapa waktu lalu kepada wartawan, Kamis (18/10).

Ia berharap, agar ke depannya Pemkab Langkat khususnya BLH Langkat untuk tidak hanya memberikan janji itu-itu saja. “Saya selaku masyarakat Gebang, Kabupaten Langkat, sudah bosan dengan janji itu itu saja. Kami juga pernah dapat janji dari Kabid BLH Langkat bernama Yasir yang menyatakan memberikan waktu selama enam bulan kepada PT JPN agar membenahi pengolahannya. Nyatanya, hingga saat ini belum juga ada pembenahan maupun tindakan tegas dari BLH Langkat,” ungkapnya.

Sekadar latar, PT Jaya Palma Nusantara (JPN) diduga membuang limbah produksinya ke hamparan sungai. Akibatnya, puluhan masyarakat yang berada di lokasi pabrik merasa dirugikan. Pasalnya, sawah hingga tambak ikan mereka nyaris tidak menghasilkan apapun. Kasus inipun sudah dilaporkan Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat.

Namun apa daya, hingga saat ini belum ada hasil apapun yang dirasakan masyarakat, baik itu tidak ada limbah lagi yang masuk ke lingkungan masyarakat ataupun lainnya. Yang ada, masyarakat hanya di iming imingi janji aspirasi mereka akan ditindaklajuti, nyatanya hingga sekarang tidak ada.

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Pengawasan Korupsi (LPK) Sumut Norman Ginting merasa geram. Ia langsung menegaskan akan melaporkan PT JPN ke Polisi dan meminta kinerja Kadis Lingkungan Hidup dan Pertamanan Langkat di evaluasi.

“Saya menilai ada kelalaian dalam kasus ini yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Maka dari itu, kita minta Bupati Langkat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Bila perlu copot jabatannya,” kata Norman Ginting via pesan Whatsapp, Jumat (12/10).

Sama halnya dengan praktisi hukum OK Sofyan Taufik SH, Norman mengatakan bahwa berdasarkan peristiwa tersebut perusahaan bisa dikenakan pidana pencemaran lingkungan menurut UU tentang PPLH. Menurutnya, jika perusahaan membuang limbahnya ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 UU PPLH.

Ia menjelaskan, pada Pasal 60 UU PPLH disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan Dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin atau pada Pasal 104 UU PPLH, maka diancam hukuman penjara 3 tahun dan denda 3 miliar. “Kita juga menyayangkan sikap BLH langkat yang “menggantung” nasib masyarakat Gebang. Kita menilai pihak BLH Langkat tidak perduli dengan nasib masyarakat yang ada di Gebang, Kabupaten Langkat. Maka untuk itu, kita meminta Kapolda Sumut, Kapolres, dan Kejari Langkat untuk memeriksa Kepala BLH Langkat. Hal itu dilakukan agar tidak muncul image dimata masyarakat bahwa pihak BLH Langkat ada menerima “upeti” atau pun jani dari pihak perusahaan untuk memperlambat proses penyelidikan terhadap PT JPN,” ujarnya. (Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/