Soal Dugaan Pungli, Polres dan Kejari Diminta Periksa Kadis Sosial Karo

Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumut, Norman Ginting,

MEDAN, TOPKOTA.com – Ketua Lembaga Pengawasan Korupsi (LPK) Sumut Norman Ginting mendesak dan meminta Polres dan Kejari untuk segera memeriksa Kepala Dinas Sosial Karo Benyamin Sukatendel.

Desakan ini terkait pemberitaan uang tali asih para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Karo sebesar Rp 250 ribu per orang yang diduga di “Pungli” oleh oknum di Dinas Sosial.

“Kita mendesak agar Polres dan Kejari Karo untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Sosial Karo, Benyamin Sukatendel. Hal itu dilakukan, agar penyidik bisa mengetahui sejauh mana kebenaran pemberitaan tentang adanya dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum di Dinas Sosial Karo,” kata Norman Ginting via pesan whatsapp, Kamis (11/10).

Menurutnya, pihak penegak hukum juga harus teliti dalam mengusut kasus tersebut. “Menurut saya, penyidik harus terlebih dahulu memeriksa Kadis. Setelah itu, dari keterangan Kadis inilah penyidik bisa mengetahui siapa saja pelaku pungli tersebut dan kemana uang pungli ini di setor, apakah ke Kadis atau hanya untuk kepentingan pribadi. Jika ada setor ke Kadis, maka penyidik harus segera menetapkan status tersangka kepada para pelaku terduga pungli,” bebernya.

Ia juga berharap, agar penyidik khususnya penegak hukum dalam menangani suatu perkara agar lebih jujur. “Jujur dalam arti kata, tidak ada “main mata” dalam setiap penyelidikan, baik itu kasus korupsi maupun kasus lainnya. Kita juga berharap agar Polda Sumut ikut mengawasi penyelidikan dugaan pungli di Dinas Sosial Karo jika nanti ditangani oleh Polres Setempat,” bebernya.

Sekadar latar, pencairan Dana Tali Asih bagi relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Karo diduga berbau pungli. Pasalnya, berdalih uang minum, oknum Dinas Sosial Karo “menyunat” Rp.250.000 ribu/anggota.

Data yang dihimpun, saat ini Tagana Kabupaten Karo beranggotakan 105 orang. Namun hanya 66 orang anggota yang dinyatakan berhak menerima dana tersebut. Sesuai dengan usulan pihak Dinas Sosial Karo ke Dinas Sosial Provinsi, anggota Tagana memperoleh dana tali asih Rp.1.500.000 juta/orang.

Namun saat pencairan di Dinas Sosial Karo pada Selasa (9/10) siang, anggota Tagana Karo hanya menerima tali asih Rp.1.250.000 juta/orang. Jika dikalkulasikan, 66 anggota Tagana yang menerima tali asih dikalikan Rp.250.000, pihak oknum Dinas Sosial Karo meraup untung sebanyak Rp. 16.500.000.

“Kami hanya menerima Rp. 1.250.000 kata salah seorang anggota Tagana Karo yang minta namanya dirahasiakan. Lalu apa tindakan para anggota Tagana yang dipungli? Ditanya demikian, pria bertubuh tegap itu mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. “Mau gimana lagi, namanya kami hanya anggota,” ungkapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Usaha Purba selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Karo, berkelit pihaknya melakukan pungutan liar (pungli. Dipaparkan Usaha lagi bahwa setiap anggota Tagana berhak memperoleh tali asih Rp.1.500.000/orang. “Para anggota Tagana  berhak menerima tali asih Rp. 250.000/bulan dan pencairanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, Ini tali asih bukan gaji ya,  karena jumlahnya dibawah UMK,” ujar Usaha Purba berdalih.

Untuk itu kata Usaha Purba, Tali asih ini seharusnya sudah cair dari bulan Juli lalu. Karena keterlambatan itulah, kemarin pihaknya menjemput langsung uang itu ke Dinas Sosial Sumut. “Saya sendiri yang menjemput uang ini, jumlah keseluruhannya Rp.99.000.000,” kata Usaha yang 6 bulan lagi bakal pensiun itu. Lalu bagaimana dengan pemotongan tersebut? Usaha mengaku tak memaksakan potongan. “Kami tidak memaksa, kalau dikasih uang rokok yang syukur. Kalau tidak dikasih, ya mau gimana lagi,” elaknya seraya menyarankan agar wartawan menemui Kordinator Tagana. Usaha berdalih, kalau pun ada pemotongan, Kordinator Tagana yang ber-urusan langsung dengan para anggotanya.

Ditempat terpisah, Koordinator Tagana Kab.Karo Milgran Sembiring saat di wawancarai merasa berang terkait Komentar Kabid tersebut. pada kenyataannya, tiap anggota Tagana Karo hanya memperoleh tali asih Rp.1.250.000, bukan 1.500.000, dan dipotong langsung saat anggota melakukan pengambilan dana tersebut.

Bahkan yang lebih miris lagi kata Milgran Sembiring bahwa pengambilan dana tali asih, dirinya tidak dilibatkan dalam penandatanganan pencairan. Milgran sendiri dengan tegas menyatakan keberatan pemotongan tersebut.

“Saya juga keberatan dengan pemotongan itu. Sebagai kordinator, saya juga tak dilibatkan dalam pencairan tali asih ini. Pemotongan dana ini harus diusut tuntas,” tagasnya sembari meminta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Usaha Purba bertanggungjawab.

Seperti diketahui, Tagana Kabupaten Karo sudah terbentuk dari tahun 2007 silam dengan anggota berjumlah 105 orang. Para anggota Tagana mulai menerima tali asih dari tahun 2008. Namun untuk tahun 2018 ini hanya 66 anggota yang masih terdaftar. (Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/