Sidang Prapid SP3 Dugaan SKCK Palsu Berlangsung Alot, Pengacara Termohon Sempat Menolak

Sidang Prapid SP3 Kasus Dugaan SKCK Palsu saat berlangsung di Pengadilan Gunung Sitoli.

GUNUNG SITOLI, TOPKOTA.com – Sidang Praperadilan terkait dihentikannya penyidikan dugaan SKCK Palsu milik Herman Jaya Harefa oleh Polres Nias berlangsung alot di Pengadilan Gunung Sitoli. Pengacara Termohon dari Kapolres Nias sempat menolak keterangan dari saksi pemohon, namun Majelis Hakim tetap melanjutkan saksi memberikan keterangan, Rabu (14/8).

Dalam keterangannya kepada Majelis Hakim, Saksi dari Pemohon yakni Markus K Hulu mengatakan bahwa dirinya juga melaporkan dugaan SKCK palsu tersebut ke Bawaslu Kota Gunung Sitoli sekira bulan April 2019. “Pemilik SKCK yang diduga palsu ini telah diperiksa oleh Bawaslu Wilman Zega namun hasilnya di SP3kan dengan alasan kasus tersebut merupakan tindak pidana umum dan dilimpahkan ke Polres Nias,” ujarnya.

Sementara Majelis Hakim juga bertanya kepada Bripka David H Lase selaku penyidik kasus dugaan SKCK palsu terkait pelimpahan dari Bawaslu ke Polres Nias. Bripka David mengaku bahwa laporan tersebut telah diterima dan digabungkan dengan laporan dari Lo’ozaro Zebua, dikarenakan sebelumnya sudah ada yang melaporkan kasus serupa di Polres Nias.

Ditempat yang sama, pengacara pemohon Bedali Dawolo SH juga bertanya kepada saksi Markus K Hulu terkait laporannya di Polres Nias sejauh mana tindaklanjutnya. Namun Markus K Hulu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diperiksa di Polres Nias. “Dari pelimpahan Bawaslu ke Polres Nias, saya tidak pernah diperiksa,” ujarnya.

Majelis Hakim juga kembali bertanya kepada Markus K Hulu terkait Herman Jaya Harefa yang dituding pernah yang pernah terlibat kasus pidana, lantas K Hulu mengatakan pihaknya mengetahui Herman terlibat kasus pidana dari salah satu pengacara Sehati Halawa SH MH dan dikuatkan dengan bukti putusan pengadilan.

“Saya mengetahui Herman Jaya Harefa terlibat pidana dari Sehati Halawa SH MH dan juga diperlihatkan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitol No 165/pid .B/2010/pngs. Tgl 21 Desember 2010 an Herman Jaya Harefa dan kedua No 232/pid.B/2012/PN.GS tgl 14 November 2012 an Herman Jaya Harefa alias Herman alias Ama Tasya,” ujarnya.

Selanjut saksi mengatakan atas dasar itu dirinya mengadu ke Bawaslu terkait SKCK Herman Jaya Harefa yang tidak pernah terlibat dalam kriminal apapun. “Saya juga kecewa tidak diperiksa setelah dilimpahkan ke Polres Nias, pengaduan saya laporan:03/LP/kota/02.08/04/2019 Tgl 15/04/2019 dengan terlapor Herman Jaya Harefa tentang dugaan Pemalsuan dalam surat SKCK,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan Berita Acara (BA) Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli dengan nomor :40/BA .Pleno/ bawaslu- propinsi sumut 27/05/2019, bahwa laporan diatas diduga terdapat pelanggaran  perundang undangan tindak pidana umum, Bawaslu meneruskan kepada lembaga terkait (Polres Nias) untuk ditindak lanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tembusan surat kepada Bawaslu Sumut.

Sedangkan Pengacara Budieli Dawolo usai sidang pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada sejumlah wartawan mengatakan penghetian penyidikan laporan Loozaro Zebua oleh Polres Nias tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku, karena sebelum masuk pada penyidikan sudah melakukan rangkaian penyelidikan dasar penyelidikan maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dan telah menyampaikan pemberitahuan kepada kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

“Seharusnya Kapolres Nias melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk dipelajari, tentu Kejaksaan meneliti berkas tesebut sesuai dengan proses Undang-Undang yang berlaku,” kata Dawolo pada wartawan. (AF)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/