Sidang Korupsi Perjalanan Dinas, Mantan Kepala UPT Pelmas Gelisah dan Terdiam Eksepsi Ditolak Hakim

Terdakwa saat di sidang di PN Medan.

MEDAN, TOPKOTA.com – Mantan Kepala UPT Pelmas Achmad Rifai terdakwa kasus korupsi perjalanan Dinas terlhat gelisah dan terdiam saat Ketua majelis hakim Pengadilan Medan (PN) Ferry Sormin yang memimpin sidang  dengan tegas menolak bantahan (eksepsi) terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, kemarin

“Alat bukti yang diutarakan penasehat hukum (PH) terdakwa (Achmad Rifai) Ritonga SH tidak cukup untuk menghentikan kasus ini (persidangan),” tegas majelis hakim Ferry Sormi dihadapan terdakwa.

Pada agenda putusan yang berlangsung di ruang Cakra 6 itu, hakim pun menganulir eksepsi yang dibacakan oleh pengacara terdakwa pada sidang sebelumnya, dimana dalam eksepsi tersebut pengacara terdakwa menyebutkan kliennya yang bertugas sebagai Kepala UPT Pelatihan Kesehatan (Pelkes) Provinsi Sumatera Utara tidak bermaksud mengambil uang yang dituduhkan korupsi tersebut dan tidak untuk digunakan terdakwa.

“Menimbang bahwa alat bukti yang disebutkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak cukup membuktikan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan akan melanjutkan persidangan terkait perkara nomor 80/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn ini,” sebut Ferry Sormin.

“Dengan demikian sidang perkara terdakwa Achmad Rifai akan kembali digelar Minggu depan untuk menghadirkan saksi-saksi. Jelas semuanya,” tanya hakim Ferry Sormin.

Mendengar putusan sela yang dibacakan majelis hakim, kedua pihak yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa Kamal dan Penasihat Hukum terdakwa Ritonga SH sama sama menerima. “Baik yang mulia, kalau itu sudah keputusan ” ujar kedua pihak bergantian mengatakan menerima.

Diketahui dalam dakwaan JPU, Mustafa Kamal diduga melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas pegawai UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera sebesar 15 persen bagi setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam maupun luar daerah tahun anggaran 2018. Besar anggaran yakni Rp 91.500.000 sebagai kas pendidikan pelatihan pegawai dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Modusnya, terdakwa selaku Kepala UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengutip setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, namun nahas pada Mei 2018 kala itu telah dilirik oleh personel Polda Sumut. Dari penggeledahan petugas tersebut, ditemukan sejumlah uang sebesar Rp12.260.000 yang diduga berasal dari pungutan biaya perjalanan dinas pegawai.

Jika terbukti, perbuatan terdakwa akan diancam pidana dalam Pasal 12huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. (Put/Ayu)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/