Rugikan Negara Rp62 Juta, 2 Kegiatan IPHI Labura Disinyalir Tumpang Tindih dengan Bagian Kesra dan Binmas Setdakab

Rincian SPJ IPHI Labura yang diduga fiktif.

AEKKANOPAN, TOPKOTA.com – Upaya Pimpinan Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Tahun Anggaran (TA) 2018, sepertinya bukan tanpa kesengajaan.

Buktinya, sejumlah kegiatan di lembaga resmi pemerintah itu, diketahui ada yang terkesan tumpang tindih dengan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan Masyarakat (Kesra dan Binmas) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) disana.

Tertulis pada lampiran XVI di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, setidaknya ada dua kegiatan IPHI Labura yang disinyalir serupa dengan kegiatan Bagian Kesra dan Binmas Setdakab. Diantaranya, pelaksanaan pemberangkatan haji serta pemulangan haji dengan rincian : sewa teratak dan kursi, belanja ATK serta biaya taksi PP.

Penelusuran topkota.com dilapangan, kegiatan pemberangkatan haji dan pemulangan Haji Kabupaten Labura ternyata merupakan kegiatan rutin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setdakab pada Bagian Kesra dan Binmas. Biasanya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada dua tempat sebagai acara seremonialnya, seperti di masjid raya Al Aman Aekkanopan dan di pelataran Kantor Bupati Labura.

Kegiatan yang sudah menjadi rutinitas Pemkab disana, dijadikan IPHI sebagai salah satu point program kegiatan mereka. Entah suatu kebetulan atau tidak, yang pasti item kegiatan tersebut dijadikan BPK RI sebagai salah satu acuan menentukan IPHI Labura membuat SPj fiktif.

Kini muncul pertanyaan sejumlah masyarakat Labura, apa mungkin lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya sejumlah ulama ini mau merekayasa SPj atas anggaran hibah daerah yang notabene uang rakyat tersebut? Masih belum terjawab.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Labura Nur Rahman, SSos yang juga mantan Kepala Bagian (Kabag) Kesra dan Binmas dikonfirmasi topkota.com melalui telepon seluler, Selasa kemarin, membenarkan jika kegiatan pemberangkatan haji dan pemulangan haji adalah kegiatan rutin Setdakab. Rincian kegiatannya termasuk sewa tratak dan kursi.

“Kegiatan rutin kita (Setdakab-red) itu. Ya termasuk tratak dan kursi lah. Kalau tidak salah ingat aku, sekitar tiga ratusan juta rupiah itu anggarannya dan setiap tahunnya hampir sama anggarannya,” ujar Rahman menerangkan.

Dia masih merasa heran, mengapa IPHI mengadakan kegiatan yang sama. Menurutnya, tidak mungkin IPHI tidak tahu soal kegiatan itu, karena IPHI juga ikut berangkat haji dan menjadi peserta dalam kegiatan dimaksud. “Tak tahu lah aku. Tapi tak mungkin mereka (IPHI-red) tak tahu, ikutnya (berangkat haji-red) mereka,” ungkap Rahman.

Hal senada juga disampaikan Kabag Kesra dan Binmas Labura Drs. Tasrib Harahap SHi melalui telepon seluler. Dijelaskannya, memang pemberangkatan haji dan pemulangan haji merupakan kegiatan dari Bagian Kesra dan Binmas. “Kalau masalah itu, tanya saja sama Bagian Kesbang, dana hibah yang dikoordinir sama Kesbang untuk IPHI. Lagian, pemberangkatan dan pemulangan haji memang kegiatan kita (Bagian Kesra dan Binmas-red),” cetusnya.

Sayangnya, Ketua PD IPHI Labura H Tohari Hartono, yang dikonfirmasi topkota.com, tidak mau memberikan keterangan apapun mengenai itu, karena menganggap masalah tersebut sudah selesai di Inspektorat. “Jika mau lebih jelas, tanya saja sama Inspektorat, semua persoalan sudah diselesaikan di Inspektorat,”elak Tohari. (Fachri Ramadhan Daulay)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/