Ratusan Massa Serbundo Demo DPRD Kabupaten Labusel

Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labusel, Senin, (11/2) di Kotapinang.

LABUSEL, TOPKOTA. com – Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labusel, Senin, (11/2) di Kotapinang. Kedatangan para pengunjuk rasa tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan dari jajaran personel Polsekta Kotapinang berserta Polres Labuhanbatu dan petugas Satpol PP.

Salah satu peserta unjuk rasa, Andi Syahputra Nasution dalam orasinya menyampaikan jika kaum buruh tidak akan berhenti untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. “Bila aspirasi ini tak ditanggapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Labusel, maka kami tidak akan berhenti sisini. Lihatlah, tidak satupun anggota DPRD Labusel yang kelihatan untuk menerima aspirasi kita, mereka seakan tidak mengerti tentang nasib buruh,” teriak Andi.

Pantauan wartawan, pada aksi buruh tersebut, terlihat peserta aksi demo membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka. “Buruh bukan budak, pesangon harga mati, dan berharap agar anggota DPRD Labuhanbatu Selatan menerima aspirasi kaum buruh,” sebut beberapa massa.

Ketua Serikat Buruh Indonesia (Serbundo) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jamaluddin Hasibuan, ketika dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa tersebut menjelaskan jika aksi tersebut merupakan aksi damai buruh. “Meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja Labusel serta DPRD Labusel dapat menyelesaikan masalah-masalah buruh yang tertindas, sehingga kami memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa jauh sebelumnya, kepada DPRD Labusel, namun beberapa DPRD Labusel lainnya tidak ada ditempat,” jelas Jamaluddin, Senin, (11/2) di Kotapinang.

Ketua Serikat Buruh Indonesia (Serbundo) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jamaluddin Hasibuan berserta para buruh ketika aspirasinya di terima oleh anggota DPRD Kab. Labusel.

Jamal juga menjelaskan, bahwa hak-hak buruh seharusnya diterima, sebagaimana yang telah diatur Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya diterima. “Masih banyak buruh yang mengalami sakit berkepanjangan diatas satu tahun belum di PHK dengan menerima upah hanya sebesar 25%, seakan takdir yang harus diterima buruh tanpa adanya perlindungan serta pengawasan dari pihak pemerintah melalui Disnakernya,” ujar Jamaluddin.

Lanjut Jamal, sampai hari ini pelanggaran dan pengkebirian hak hak buruh buruh ini masih terus terjadi, meskipun upaya upaya ini telah dilakukan kepada pihak pemerintah melalui Disnakernya dan telah diketahui oleh aparat penegak hukum, namun tak satupun tindakan pelanggaran ini yang mampu untuk menyeret pihak pengusaha sampai ke pengadilan dan instansi terkesan enggan melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan apalagi untuk memproses secara pidana terhadap pelanggaran hak hak normatif yang dilakukan oleh pihak pengusaha.

“Hukum diduga telah menjadi komoditi, hukum hanya ditegakkan bagi kaum miskin, seperti buruh, namun tumpul kepada penguasa dan pengusaha,” terang Jamaluddin.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para buruh yang berunjuk rasa menuntut agar menghapuskan diskriminasi terhadap buruh dalam segala bidang, menghentikan intimidasi terhadap kaum buruh saat saat menggunakan haknya.

Para buruh juga memaparkan bahwa PHK buruh yang mengalami sakit berkepanjangan diatas satu tahun bayarannya kecil. “Hentikan bentuk pembodohan terhadap hasil produksi buruh dengan menghitung hasil buruh secara transparan, meminta Perda Perlindungan Buruh Perkebunan yang adil kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” papar para buruh.

Aksi unjuk rasa buruh tersebut berjalan damai dan aman dan kemudian perlahan membubarkan diri. (Zainul)

 

 

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/