Pungli Berkedok Hasil Kesepakatan, Diduga terjadi di SMAN 2 Kabanjahe

berkas sumbangan yang diminta ke orangtua siswa baru (foto/ John Ginting).

KABANJAHE, TOPKOTA.com – Kepala SMAN 2 Kabanjahe sepertinya bakal tidak bisa tidur nyenyak karena adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) mulai terkuak di SMAN tersebut.

Dari hasil penelusuran wartawan, praktek yang dilakukan diantaranya dengan kedok berdalih hasil kesepakatan bersama orang tua siswa.  Anehnya, orang tua siswa malah tidak mengakui ada kesepakatan bersama. “Memang ada kami diberikan surat dan dipanggil untuk mengikuti rapat, tapi sebagian orang tua siswa tidak menyetujuinya,” kata salah seorang orang tua siswa SMAN 2 Kabanjahe yang memohon namanya tidak dicantumkan, Kamis (9/8/).

Menurutnya, jumlah yang diminta sudah dipatokkan. “para siswa baru diminta uang suka rela bervariasi. Untuk siswa mampu diminta sebesar Rp1.450.000, sedangkan untuk siswa kurang mampu Rp750.000. “Katanya suka rela tapi kok dipatokkan?,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada pun kutipan tersebut digunakan untuk mendukung 31 item program sekolah tahun ajaran 2018/2019. Item-item itu termasuk biaya perjalanan dinas kepala sekolah, biaya tamu kepala sekolah, biaya transportasi dan motivasi kerja wakil kepala sekolah, pendamping wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala lab, operator dapodik, admin e raport, petugas perpustakaan dan lain sebagainya.

Jumlah dari masing-masing item ini bervariasi antara Rp 500 sampai Rp 1,5 juta/bulan. “Hal itu sesuai dengan surat yang ditandatangani Kepala SMAN 2 Kabanjahe, Basaria Sinulingga dan Komite Sekolah, Senjata Purba. Orang tua siswa  mampu diwajibkan mentransfer uang tersebut ke rekening sekolah paling lambat tanggal 10 Agustus 2018,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, uang yang harus ditransfer sebanyak Rp 1 juta. Sedang sisanya Rp 450 ribu lagi bisa dicicil/bulan. Sementara untuk orang tua siswa yang tidak mampu diwajibkan mentransfer uang tersebut sebanyak Rp 500 ribu, sisanya bisa dicicil/bulan. Sementara itu, sesuai PPDB TA 2018/2019, siswa baru yang diterima di SMAN 2 Kabanjahe berjumlah 356 orang.

Dari keseluruhan anak didik baru itu, 285 orang masuk sebagai siswa yang orangtuanya mampu. Dengan kalkulasi 285xRp 1.450.000= Rp 413. 250.000. Sedang jumlah siswa tak mampu berjumlah 71 orang, dengan kalkulasi 71xRp 725.000=Rp 51. 475.000. Jika keduanya dijumlah, semua orang tua siswa baru menyumbang sekolah Rp 464. 725.000.

Diduga Pungli tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Pasal 2 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan yang menegaskan, bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pungutan dari pihak sekolah kepada orangtua siswa, pada dasarnya, sangat memberatkan ekonomi orangtua. Sesuai namanya sumbangan, harusnya tidak mengikat, suka rela, dan jumlahnya tidak dapat ditentukan.  Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48, tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 55, yang bunyinya: “Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52. Hal itulah yang menjadi dasar pihak sekolah untuk memungut sumbangan kepada orangtua siswa dengan dalih  berbagai keperluan.

Terpisah, Kepala SMAN 2 Kabanjahe, Basaria Sinulingga ketika dikonfirmasi wartawan mengakui adanya sumbangan tersebut. Bahkan, Basaria mengakui sudah ada keluarga anak didiknya yang mentransfer uang tersebut ke rekening sekolah. “Ini adalah hasil kesepakatan pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Rapat kemarin jelas kok, ada videonya juga,” akunya.

Ditanya kenapa mematok sumbangan begitu besar? Basaria berdalih demi menjaga perut satpam dan pegawai honor. “Di sekolah ini kita punya 11 orang pegawai yang terdiri dari 8 guru honor dan 3 pegawai/satpam. Uang itu juga dipakai untuk gaji mereka,” elaknya.

Bukankah gaji para guru honor itu telah ditampung di dana BOS? Ditanya demikian, Basaria kembali beralasan tidak semua  gaji honorer tersebut bisa ditampung BOS. “Gaji yang ditampung khusus bagi honor yang sudah mendapat surat penugasan dari Dinas Pendidikan Sumut,” katanya.

Lalu bagaimana dengan item-item seperti uang motivasi kerja, biaya transportasi dan lain sebagainya itu. Basaria mengaku hal itu dilakukan untuk kemajuan sekolah. “Sumbangan ini hanya berlaku bagi anak didik kelas X. Setelah itu tak ada lagi sumbangan. Ini kan hasil kesepakatan bersama,” tandasnya (John Ginting)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/