Polres Nias Diminta Buka Kembali Kasus Dugaan Ijazah Palsu HJH

Surat Dirjend Bimmas Kristen Kementerian Agama RI.

GUNUNG SITOLI, TOPKOTA.com – Lo’ozaro Zebua berencana akan mempraperadilan Polres Nias ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena telah mengehentikan laporan pengaduannya terkait dugaan pemalsuan surat, atau menggunakan surat palsu yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yang digunakan HJH.

Laporan dugaan surat palsu ini dilaporkan ke Poldasu dengan nomor STTLP:792/VII/2018/SPKT II sekira 16 Juli 2018, dan kemudian Poldasu melimpahkan ke Polres Nias untuk ditindaklanjuti. Namun setelah mengumpulkan keterangan beberapa saksi beserta alat bukti, ternyata kasus ini diberhentikan atau (SP3) dengan dalih tidak cukup bukti.

Diberhentikannya kasus ini membuat Lo’ozaro Zebua merasa kecewa dan berharap Polres Nias membuka kembali kasus tersebut, dikarenakan menurutnya bukti-bukti yang diberikan sudah cukup. “Kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2014 melalui Dumas Polres Nias, namun tidak ada perkembangan, oleh karena itu kami melaporkannya kembali di Tahun 2018 ke Poldasu, dan pihak Poldasu melimpahkannya ke Polres Nias. Karena tidak cukup bukti Polres Nias berdalih memberhentikan laporan saya ini,” ujarnya.

Menurutya, HJH diduga telah melanggar UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan sekolah tinggi dan pasal 28 ayat 1, dikarenakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dapat digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi dan diberikan oleh pihak Akademik.

“Setelah dilakukan penelitian ternyata penerbitan ijazah HJH bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi dan juga melanggar 28 ayat 1,2,3.dan pasal 42 ayat 1 – 2. Dan dari hasil yang kami periksa, bahwa ijazah HJH tidak sah, dikarenakan HJH ternyata tidak pernah kuliah, dan mengikuti kurikulum yang telah disahkan oleh Drs Gabriel Mangusong tentang Proram Study Sekolah Pendeta yang sudah berjalan sesuai No. SK No.DJ.III/Kep/HK .005/25’/ 2013 Tanggal 30 Januari 2013,” ujarnya, Rabu (11/9).

Selain itu menurutnya, Dirjend Bimmas Kristen Kementerian Agama RI juga telah memberikan surat kepada Ombudsman RI dan menyatakan tidak memiliki data atau tidak menerbitkan surat tentang pengesahan ijazah HJH.

“Dengan adanya surat tersebut maka sejak itu seharusnya penyidik Polres Nias melakukan penetapan tersangka, karena SK yang ada dalam ijazah tidak benar, namun yang membuat penyidik kurang alat bukti, karena adanya kesalahan dibuat hanya berlandaskan kemungkinan, itu alasan penyidik ragu meningkatkannya ke penyidikan,” ujarnya.

Berdasarkan surat Dirjend Binmas Kristen Kementerian Agama Ri, Lo’ozaro Zebua berpendapat, bahwa ijazah tersebut diduga juga telah melanggar Pasal 263 KUHPidana. “Kita nantikan apa tindakan hukum setelah adanya surat Ombudsman berdasarkan kerjasama dengan Dirjend Bimas Kristen Kementerian Agama RI,Irjend Kemenag, dan Tim ombudsman RI. Jika bukti ini juga tidak ditindaklanjuti Polres Nias, maka kita akan melanjutkannya ke sidang praperadilan di Pengadilan Gunung Sitoli,” ujarnya.

Terpisah Kapolres Nias yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dihentikan, dikarena tidak cukup bukti. (AF)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/