Poldasu Akan Koordinasi dengan Polres Tangani Dugaan Pungli Dana Tali Asih Karo

Mako Poldasu.

TANAH KARO, TOPKOTA.com – Kepolisian Dearah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Polres Karo. Hal itu dilakukan, guna menindaklanjuti pemberitaan prihal adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) terhadap sejumlah relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Karo sebesar Rp250 ribu per orang.

“Kita akan coba melakukan koordinasi terlebih dahulu, apakah mereka (Polres Karo, red) sedang menangani kasus itu atau tidak. Jika sudah mereka tangani, kita akan tanyakan sudah seberapa jauh penanganannya. Jika belum, maka kita akan meminta Polres Karo untuk segera melakukan penyelidikan,” Kata Kapolda Sumut, Brigjen Agus Andrianto melalui Kabid Humas Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan, Selasa (10/10).

Ia menyarankan, agar para relawan yang merasa dirugikan untuk segera membuat laporan. Itu dilakukan, guna memudahkan penyidik dalam melakukan penyelidikan. “Dari laporan itu kita akan mengetahui siapa siapa saja yang bakal dijadikan saksi atau tersangka. Apakah Kabid, Kadis atau siapa yang diduga terlibat melakukan pungli tersebut,” bebernya.

Sebelumnya, praktisi hukum OK Sofyan Taufik SH para penegak hukum, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pungli yang dilakukan oknum Dinas Sosial Karo terhadap para relawan Tagana.

Kata Sofyan, pemberitaan ini bisa dijadikan salah satu alat bukti berupa laporan bahwa sudah ada terjadinya dugaan pungli di Dinas Sosial Karo. “Kalau memang serius, penegak hukum bisa saja melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan,” cetus Sofyan.

Menurutnya, dalam kasus ini yang pertama kali dipanggil atau diperiksa untuk dimintai keterangan adalah saksi yang mencetuskan mengapa hal ini terjadi. “Misal, anggota Tagana yang merasa uang jasanya di pungli. Itu harus diperiksa terlebih dahulu untuk dimintai keterangannya. Penyidik harus mempertanyakan siapa yang melakukan pemotongan, dan apakah ada dugaan keterlibatan Kepala Dinas dalam hal itu. Jika ada, penyidik juga wajib memeriksa Kepala Dinas,” bebernya.

Sebetulnya, sambung Sofyan, kalau penegak hukum di Indonesia ini mau jujur, tanpa adanya laporan bisa melakukan penyelidikan. Apalagi,  pemberitaan ini sudah menjadi konsumsi publik. Namun, hal itu jarang dilakukan. “Sekali lagi saya tegaskan, kita minta penegak hukum khususnya Kejari dan Kapolres Karo untuk segera melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu adanya laporan. Sebab ini sudah menjadi konsumsi publik dan informasi yang diberikan media tidak akan mungkin salah. Jika salah, maka media itu bisa saja dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo Benyamin Sukatendel ketika dihubungi via pesan Whatsapp mengatakan, belum mempertanyakan apakah benar dugaan pungli ini terjadi. Jika benar, maka ia akan melaporkan permasalahan tersebut kepada pimpinannya.

“Dipecat atau tidak, jika terbukti bawahan saya melakukan dugaan pungli, itu tergantung pimpinan. Kalau memang dugaan pungli ini benar terjadi, maka saya minta penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan hingga tuntas dan menetapkan tersangka siapa saja staff saya melakukan pungli tersebut,” tegasnya.

Sekadar latar, pencairan Dana Tali Asih bagi relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Karo diduga berbau pungli. Pasalnya, berdalih uang minum, oknum Dinas Sosial Karo “menyunat” Rp.250.000 ribu/anggota.

Data yang dihimpun, saat ini Tagana Kabupaten Karo beranggotakan 105 orang. Namun hanya 66 orang anggota yang dinyatakan berhak menerima dana tersebut. Sesuai dengan usulan pihak Dinas Sosial Karo ke Dinas Sosial Provinsi, anggota Tagana memperoleh dana tali asih Rp.1.500.000 juta/orang.

Namun saat pencairan di Dinas Sosial Karo pada Selasa (9/10) siang, anggota Tagana Karo hanya menerima tali asih Rp.1.250.000 juta/orang. Jika dikalkulasikan, 66 anggota Tagana yang menerima tali asih dikalikan Rp.250.000, pihak oknum Dinas Sosial Karo meraup untung sebanyak Rp. 16.500.000.

“Kami hanya menerima Rp. 1.250.000 kata salah seorang anggota Tagana Karo yang minta namanya dirahasiakan. Lalu apa tindakan para anggota Tagana yang dipungli? Ditanya demikian, pria bertubuh tegap itu mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. “Mau gimana lagi, namanya kami hanya anggota,” ungkapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Usaha Purba selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Karo, berkelit pihaknya melakukan pungutan liar (pungli. Dipaparkan Usaha lagi bahwa setiap anggota Tagana berhak memperoleh tali asih Rp.1.500.000/orang. “Para anggota Tagana  berhak menerima tali asih Rp. 250.000/bulan dan pencairanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, Ini tali asih bukan gaji ya,  karena jumlahnya dibawah UMK,” ujar Usaha Purba berdalih.

Untuk itu kata Usaha Purba, Tali asih ini seharusnya sudah cair dari bulan Juli lalu. Karena keterlambatan itulah, kemarin pihaknya menjemput langsung uang itu ke Dinas Sosial Sumut. “Saya sendiri yang menjemput uang ini, jumlah keseluruhannya Rp.99.000.000,” kata Usaha yang 6 bulan lagi bakal pensiun itu. Lalu bagaimana dengan pemotongan tersebut? Usaha mengaku tak memaksakan potongan. “Kami tidak memaksa, kalau dikasih uang rokok yang syukur. Kalau tidak dikasih, ya mau gimana lagi,” elaknya seraya menyarankan agar wartawan menemui Kordinator Tagana. Usaha berdalih, kalau pun ada pemotongan, Kordinator Tagana yang ber-urusan langsung dengan para anggotanya.

Ditempat terpisah, Koordinator Tagana Kab.Karo Milgran Sembiring saat di wawancarai merasa berang terkait Komentar Kabid tersebut. pada kenyataannya, tiap anggota Tagana Karo hanya memperoleh tali asih Rp.1.250.000, bukan 1.500.000, dan dipotong langsung saat anggota melakukan pengambilan dana tersebut.

Bahkan yang lebih miris lagi kata Milgran Sembiring bahwa pengambilan dana taali dirinya tidak dilibatkan dalam penandatanganan pencairan. Milgran sendiri dengan tegas menyatakan keberatan pemotongan tersebut. “Saya juga keberatan dengan pemotongan itu. Sebagai kordinator, saya juga tak dilibatkan dalam pencairan tali asih ini. Pemotongan dana ini harus diusut tuntas,” tagasnya sembari meminta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Usaha Purba bertanggungjawab.

Seperti diketahui, Tagana Kabupaten Karo sudah terbentuk dari tahun 2007 silam dengan anggota berjumlah 105 orang. Para anggota Tagana mulai menerima tali asih dari tahun 2008. Namun untuk tahun 2018 ini hanya 66 anggota yang masih terdaftar. (Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/