Peran dan Dukungan Pemkab Labusel Pada Pilkada Selama Ini

Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung terlihat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 baru-baru ini

Penulis: Zainul Arifin Nasution
LABUSEL, TOPKOTA.com – Pesta Demokrasi yang baru saja digelar diberbagai daerah di seluruh Indonesia, Khususnya Kab. Labuhanbatu Selatan sangat menarik untuk dibahas. Pembahasan kali ini adalah melihat seberapa besar antusias Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendukung perhelatan pesta Demokrasi tersebut.

Jauh dibelakan hari, sebelumnya persiapan-persiapan tentunya sudah matang, dari pemasangan alat peraga kampanye dan umbul-umbul lainnya, untuk memastikan bahwa perhelatan akbar tersebut nantinya akan sukses dengan jujur, adil dan damai.

Kematangan dari persiapan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak, bersiinergi dan berpartisipasi khususnya Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selama ini telah begitu punya andil untuk menyatakan akan mendukung, berkerja aktif dalam penyelenggaraan pesta Demokrasi tersebut.

Itu semua dapat dilihat dari peran serta merta kepemimpinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni, H. Wildan Aswan Tanjung SH, MM agar jajaran yang dipimpinnya agar menjaga kenetralitaan pada Pemilu atau Pilkada yang akan datang. Bupati Kab. Labuhanbatu Selatan ini pernah secara tegas menyampaikan bahwa jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam mengkampanyekan atau mendukung salah satun Paslon Cagub dan Cawagub Sumut.

Tentunya pesan, arahan, ajakan dan harapan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung SH, MM tidak lepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokrasi sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan WakilKepala daerah dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Gubernur dan Muspida seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17, 18 Pebruari 2005 telah disepakati agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara tertib, aman dan terkendali.

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan fasilitas pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..

Dan terkait hal tersebut tentunya Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung SH, MM sudah tentunya berlandaskan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Keputusan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2003 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi Departemen Dalam Negeri.

Kemudian, tentunya ajang Pilkada mendatang sudah selayaknya didukung oleh Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar tercipta suasana congratulations dan komprehensif, sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab III terkait
Dukungan Pemerintah Daerah, pada Pasal 4 menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan Pilkada dan juga dalam Pasal 5 juga diterangkan, bahwa dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui :
fasilitas persiapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi sosialisasi pelaksanaan Pilkada yakni memberikan Informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada

Fasilitas pelaksanaan Pilkada juga untuk membantu komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki hak pilih.

Memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan sasaran serta bekerjasama dengan Instansi terkait . Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.

Melakukan identifikasi kondisi sosial politik Wilayah dan mewaspadai perilaku-perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun. Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.

Koordinasi pelaksanaan Pilkada juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil.

Perlindungan Masyarakat dalam membantu Pemilihan Kepala daerah juga untuk memantapkan koodinasi horizontal dan konsultasi vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merekam semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan hasil-hasilnya dalam bentuk laporan untuk kepentingan langkah kerja dan operasional selanjutnya.

Dan, terkait dengan hal tersebut mengenai Pengendali yang tertera pada, Pasal 6 menjelaskan bahwa untuk pengendalian dalam pelaksanaan Pilkada dibentuk Desk Pilkada Propinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota Desk Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilada,  memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pilkada dan melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada.

Begitu juga tentang Peraturan Kemendagri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, hingga saat ini mekanisme mengenai peran dan dukungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai sudah mencukupi dalam kategori Clear Monitoring dan terlaksana dengan baik sesuai dengan semboyannya “Santun Berkata Bijak Berkarya”.

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/