Penegak Hukum Dinilai Lamban Tangani Dugaan Pungli dan Nepotisme di Dinas Sosial Karo

foto ilustrasi.

MEDAN, TOPKOTA.com – Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum Dinas Sosial Karo dengan modus “uang kas” dan dugaan “nepotisme” sang Kepala Dinas (Kadis) dengan memasukkan Kerabat/famili sebagai relawan Siaga Bencana (Tagana) semakin “memanas”.

Pasalnya, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Sumatera Utara menilai bahwa penegak hukum khususnya yang ada di Sumut lamban dalam menangani perkara tersebut.

Mereka bahkan menduga kasus ini tak bakalan ditangani pihak penegak hukum. Pernyataan di atas salah satunya datang dari LSM Lembaga Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA).

“Kita melihat dan menilai, penegak hukum khususnya di Sumut dalam menangani perkara di atas sangat lamban sekali. Apakah dalam kasus ini tidak ada unsur politik maka lamban penanganannya?? Lihat saja kasus Ratna Sarumpaet, dalam beberapa hari penegak hukum langsung sigap menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap Ratna Sarumpaet. Apakah penegak hukum menunggu hingga kasus ini dipolitisi dulu baru melakukan tindakan?,” kata Sekretaris GEPAMA, A.Abdi saat diminta Komentarnya via pesan Whatsapp, Senin (15/10).

Menurutnya, penegak hukum sebetulnya sudah bisa melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu adanya laporan. “Kita lihat saja kasus Ratna Sarumpaet, tanpa adanya laporan penegak hukum langsung melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu singkat penegak hukum langsung menyatakan dan menetapkan bahwa Ratna Sarumpaet diduga membuat berita Hoax,” urainya.

Ia menjelaskan, penegak hukum seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama terhadap kasus ini. Dimana media sudah memaparkan siapa korban dan siapa pelaku dugaan pungli dan nepotisme yang ada di Dinas Sosial Karo. “Seharusnya penegak hukum sudah bisa melakukan penyelidikan dan menetapkan status tersangka terhadap kasus ini,” ungkapnya.

Ia berharap agar penegak hukum tidak menunggu hingga kasus ini dipolitisi oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab baru melakukan penyelidikan. “Hukum itu harus tajam di bawah dan jangan tumpul di atas. Artinya, penegakan hukum itu jangan hanya ditegakkan untuk masyarakat miskin saja melainkan orang kaya yang diduga melanggar hukum juga harus ditindak tegas. Kita minta agar penegak hukum segera melakukan penindakan dan penyelidikan dalam kasus ini,” ujarnya.

Sekadar latar, praktek dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Sosial Kabupaten Karo sebesar Rp250 ribu/orang terhadap para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) rupanya bukan kali ini saja.

Dari penelusuran wartawan, Tagana dibentuk Tahun 2007 dengan jumlah anggota sebanyak 105 orang. Para anggota Tagana mulai menerima tali asih dari tahun 2008 hingga saat ini. Di Tahun 2018 ini, jumlah relawan Tagana sekitar 66 orang yang masih terdaftar.

Permasalahan pun muncul ketika salah seorang Tagana tak setuju uang tali asihnya di potong sebesar Rp250 ribu. “Tiap terima selalu saja dipotong 250 ribu. Kalikan saja berapa jumlah Tagana yang ada,” kata salah seorang relawan Tagana yang minta namanya jangan dicantumkan.

Ia menjelaskan, seharusnya total keseluruhan uang tali asih yang diterima sebesar Rp1.500.000. “Berhubung dipotong Rp250 ribu, tinggal Rp1.250.000,” ungkapnya.

Menurutnya, ia tidak mengetahui uang yang dipotong itu digunakan untuk apa. “Gak tau aku bang uang itu bakal digunakan untuk apa. Sebab tidak dijelaskan,” bebernya.

Terpisah, Bendahara relawan Tagana, Nuraini didampingi Kabid Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Usaha Purba di ruang kerjanya, Jumat (12/10) kepada wartawan menjelaskan, jika pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan pengurus untuk ‘uang kas’. Anehnya, wanita ini enggan menjelaskan berapa yang sudah terkumpul dan di rekening mana disimpan.  “Mesti kali saya jawab itu disimpan di rekening siapa ya? dan perlu kali kalian tahu jumlahnya?. Jika engak saya jawab kan engak apa-apa kan,” tantang Nuraini.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Karo, Benyamin Sukatendel menegaskan agar para bawahan tidak melakukan pungli, baik berkedok uang terimakasih atau uang rokok maulun lainnya. Karena ini bukan  jamannya lagi, dimana ke transparan saat ini adalah yang  diutamakan. “Jika terbukti adanya pemotongan Tali Asih yang diberikan pihak Dinas Sosial Karo pada yang berhak selaku penerima relawan Tagana, maka kita minta pihak berwajib mengusutnya. Karena itu adalah haknya relawan Tagana,” jelas Benyamin.

Sebelumnya, Kordinator Tagana Karo, Milgran Sembiring yang dikonfirmasi juga membantah ada melakukan pemotongan. Bukan hanya tak tau, Milgran sendiri dengan tegas menyatakan keberatan dengan pemotongan tersebut.  “Saya juga keberatan dengan pemotongan itu. Sebagai kordinator, saya juga tak dilibatkan dalam pengambilan dana tali asih ini, begitu juga dengan tanda tanganan saya. Pemotongan dana ini harus diusut sampai tuntas,” tandasnya.(Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/