Terkait Pembangunan Alun-Alun, Dana Sedekah Bupati Diyakini Masuk APBD Labura

lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III Membangmuda Kecamatan Kualuhhulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang bakal menjadi areal Alun-Alun Kota.

AEKKANOPAN, TOPKOTA.com – Pertengahan April kemarin, lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III Membangmuda Kecamatan Kualuhhulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang  bakal menjadi areal Alun-Alun Kota, diketahui sedang melakukan penumbangan tanaman kelapa sawit. Saat itu, penumbangan dimaksud disebut-sebut menggunakan alat berat eskavator (beko) milik pribadi orang nomor satu disana H Kharuddinsyah SE.

Secara kebetulan atau tidak, ditahun yang bersamaan muncul anggaran Lanjutan Pembangunan Alun-Alun senilai Rp 2 Milyar bersumber dari APBD 2019 di Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUPBJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Labura. Anehnya,  lokasi proyek tersebut tepat berada di areal yang sama dengan penumbangan yang menggunakan beko milik Bupati itu.

Beragam asumsi pun mulai berseliweran. Tidak sedikit masyarakat disana yang berpendapat jika proyek dimaksud adalah milik Bupati Labura sendiri.  Tidak hanya itu,  sebagian masyarakat pun ada yang menganggap jika Bupati hanya menyewakan beko miliknya untuk proyek Lanjutan Pembangunan Alun-Alun yang saat itu masih belum dilelangkan.

Misalnya saja, Ketua Himpunan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara (Himma Kalbu) Zulkarnain Lubis SH. “Apa mungkin beko milik Bupati disewakan untuk pembangunan itu. Tetapi, mustahil rasanya seorang Bupati menyewakan beko miliknya. Tidak mungkin dia (Bupati-red) kekurangan uang,” celotehnya dengan nada sindiran saat ditemui topkota.com, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Bupati pun angkat bicara. Bupati yang kerap disapa H Buyung ini tidak membantah jika alat berat yang digunakan dilokasi pembangunan Alun-Alun memang miliknya, namun biaya untuk hal itu bukan bersumber dari APBD, melainkan sedekah pribadinya. “Kalau menunggu tender, kapan sawit itu busuk dan lahannya bisa matang. Makanya, aku sedekahkan ke negara biaya penumbangan itu pakai beko pribadiku. Dimana salahnya?,” ujar H Buyung kepada topkota.com melalui sambungan telepon.

Meski Bupati sudah mengakui alat berat tersebut adalah miliknya yang biaya pengerjaan penumbangan tanaman kelapa sawit merupakan sedekah,  namun persoalan itu tidak hanya sampai disitu. Sejumlah masyarakat pun mulai memberikan tanggapan negatif. “Mengapa Bupati bersedekah di asset pemerintah yang sudah memiliki anggaran pembangunan, kenapa tidak di lokasi lain, ada yang aneh,” ketus beberapa masyarakat di salah satu warung seputaran Aekkanopan.

Keanehan masyarakat itu pun sedikit demi sedikit mulai terasa. Pantauan topkota.com, hingga akhir September,  proyek yang sudah direncanakan jauhs ebelum dimulainya tahun berjalan ini, belum juga dilelang oleh ULP Labura.

Menurut keterangan Kepala ULP Labura Mulyono ST, belum ada penyerahan berkas dari instansi terkait,  sehingga ULP belum bisa menentukan jadwal lelangnya. “Belum ada mereka (Dinas PUPR-red) memasukkan berkas ke kita (ULP-red), jadi bagaimana mau kita tentukan jadwal lelangnya,” ungkap Mulyono saat ditemui topkota.com di sela-sela acara pada Aula Dewi Syukur Kantor Bupati Labura,  belum lama ini.

Akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 2019, ULP Labura baru membuka pengumuman pasca kualifikasi, dan pada akhir tahap lelang dimenangkan oleh CV. Permata Kasih dengan nilai penawaran Rp.  1.977.999.999.

Informasi yang dihimpun topkota.com di lapangan, proyek itu disebut-sebut dikerjakan oleh pengusaha bermata sipit, Incun dan pelaksana lapangan adalah Kaspuardi. Lebih mengejutkannya, dalam proyek itu dikabarkan terdapat item pekerjaan pembersihan sekaligus penimbunan lahan.

Hal ini pun diakui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Labura Munir ST. Dikatakannya, dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Alun-Alun Kota dengan pagu Rp. 2 Milyar cuma pelaksanaan pembersihan lahan sekaligus penimbunan.

Sayangnya, disinggung terkait besaran anggaran masing-masing point kegiatan, Munir hanya menjawab tidak tahu dengan alasan berkasnya masih dibawa anggota sembari melempar masalah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fauzi Helmi ST. “Pembersihan sekaligus penimbunan. Kalau teknisnya tidak tahu, karena berkasnya masih dibawa anggota. Mungkin tanya saja sama PPK,” elak Munir saat dikonfirmasi topkota.com, Kamis (28/11).

Menyikapi ini, Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Labura Bangkit Hasibuan melontarkan kritikan pedas. Dia menilai PPTK Dinas PUPR Labura Munir ST seperti oknum pegawai yang tidak profesional. Seolah-olah menghindar dari pertanyaan wartawan, Munir terkesan hanya berdalih dengan berpura-pura tidak tahu seakan-akan ada yang Munir sembunyikan.

Lebih jauh Bangkit mengungkapkan, persoalan sedekah Bupati untuk penumbangan tanaman kelapa sawit di areal Alun-Alun Kota, diyakininya masuk dalam anggaran APBD.  Pasalnya, pada proyek tersebut ada item pembersihan. Kemungkinan, biaya yang dikeluarkan Bupati Labura H Kharuddinsyah SE untuk sedekah ke Pemkab itu memang tercantum dalam item kegiatan proyek.

“Aku yakin, dalam item pembersihan ada point penumbangan tanaman kelapa sawit yang sudah dianggarkan Dinas PUPR Labura. Keterangan Bupati soal sedekah itu, ku nilai cuma alibi untuk menutupi masalah pekerjaan yang dilaksanakan sebelum waktunya alias ‘curi start’,” kata Bangkit blak-blakan. (Fachri Ramadhan Daulay)

 

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/