Norman Ginting : Kita Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kadis BLH Langkat, Bila Perlu Copot Jabatannya

Ketua LPK Sumut, Norman Ginting, Saat Berada di Gedung Ombusman Jakarta.

STABAT, TOPKOTA.com – PT Jaya Palma Nusantara (JPN) diduga membuang limbah produksinya ke hamparan sungai. Akibatnya, puluhan masyarakat yang berada di lokasi pabrik merasa dirugikan.

Pasalnya, sawah hingga tambak ikan mereka nyaris tidak menghasilkan apapun. Kasus inipun sudah dilaporkan Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Namun apa daya, hingga saat ini belum ada hasil apapun yang dirasakan masyarakat, baik itu tidak ada limbah lagi yang masuk ke lingkungan masyarakat ataupun lainnya. Yang ada, masyarakat hanya di iming imingi janji aspirasi mereka akan ditindaklajuti, nyatanya hingga sekarang tidak ada.

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Pengawasan Korupsi (LPK) Sumut Norman Ginting merasa geram. Ia langsung menegaskan akan melaporkan PT JPN ke Polisi dan meminta kinerja Kadis Lingkungan Hidup dan Pertamanan Langkat dievaluasi.

“Saya menilai ada kelalaian dalam kasus ini yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Maka dari itu, kita minta Bupati Langkat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Bila perlu copot jabatannya,” kata Norman Ginting via pesan Whatsapp, Jumat (12/10).

Sama halnya dengan praktisi hukum OK Sofyan Taufik SH, Norman mengatakan bahwa berdasarkan peristiwa tersebut perusahaan bisa dikenakan pidana pencemaran lingkungan menurut UU tentang PPLH.

Menurutnya, jika perusahaan membuang limbahnya ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 UU PPLH.

Ia menjelaskan, pada Pasal 60 UU PPLH disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan Dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin atau pada Pasal 104 UU PPLH, maka diancam hukuman penjara 3 tahun dan denda 3 miliar.

“Kita juga menyayangkan sikap BLH langkat yang “menggantung” nasib masyarakat Gebang. Kita menilai pihak BLH Langkat tidak perduli dengan nasib masyarakat yang ada di Gebang, Kabupaten Langkat. Maka untuk itu, kita meminta Kapolda Sumut, Kapolres, dan Kejari Langkat untuk memeriksa Kepala BLH Langkat. Hal itu dilakukan agar tidak muncul image dimata masyarakat bahwa pihak BLH Langkat ada menerima “upeti” atau pun jani dari pihak perusahaan untuk memperlambat proses penyelidikan terhadap PT JPN,” ujarnya.

Sekadar latar, beberapa bulan lalu, ratusan masyarakat Lingkungan V Kolam Dalam dan Lingkungan VI Jalan Pringgan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Langkat melakukan aksi unjukrasa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Jaya Palma Nusantara (JPN).

Dalam aksinya, mereka meminta  PT JPN agar bertanggungjawab atas apa yang dirasakan warga sekitar akibat limbah yang mengalir ke lingkungan warga.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat melalui Kabid bernama Yasir mengatakan bahwa rembesan itu terjadi pada bulan Nopember Tahun 2017 lalu dan selanjutnya perusahaan menambah kolam limbah untuk mengatasi limbah yang mengalir ke pemukiman warga.

Sayangnya, antisipasi yang dilakukan pihak perusahaan tidak bisa. Akibatnya limbah masuk ke areal persawahaan dan meluas ke permukiman warga lainnya. “Kami memberi kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menata limbah buangannya dengan batas waktu enam bulan. Masalah konpensasi (ganti rugi, red) bukan tanggungjawab kami,” ujarnya.

Janji inilah yang ditagih aktifis Gebang, Andika Perdana. Kata Andika, BLH Langkat jangan hanya pandai berjanji saja, tetapi juga harus bisa membuktikan janji tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada image di mata masyarakat bahwa pihak BLH Langkat ada menerima “upeti” dari pihak perusahaan. “Kalau saya hitung ini sudah enam bulan lamanya, semenjak aksi unjukrasa yang dilakukan warga Gebang. Maka kami tagih janji BLH Langkat,” katanya.

Menurutnya, akibat limbah pabrik PT JPN beberapa areal persawahan warga pada mati. Selain itu, asap yang dikeluarkan mengakibatkan penyakit Inpeksi Saluran Pernapasan (Ispa).

“Kami menduga, PT JPN tidak memiliki Kebun/Lahan Kelapa Sawit sebagai mana syarat mendirikan PKS sesuai dengan Permentan No 98 Tahun 2013.”Kita minta Pemerintahan setempat untuk meneliti ijin PKS PT JPN. Jika memang tidak sesuai dengan Permentan No 98 Tahun 2013, maka kami minta agar Bupati Langkat, Polres Langkat dan Polda Sumut untuk menutup PT JPN,” ungkapnya.(Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/