LPSE Nias Utara Diduga Tidak Sesuai dengan Perpres No 16 tahun 2018

Layanan Pengaduan Secara Elektronik.

NIAS UTARA, TOPKOTA.com – Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat LPSE diduga diduga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.16 tahun 2018 tentang barang dan jasa. Hal ini terlihat sejak Pokja XXIII yang membatalkan proses lelang pengadaan pembangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 15 September beberapa hari yang lalu.

Akibat pembatalan tersebut, banyak pihak perusahaan merasa kecewa, salah satu diantaranya CV King Sumatera yang telah mengajukan penawaran tentang proyek tersebut.

“Kami Sebagai salah satu peserta pada pelelangan sangat keberatan dengan hasil keputusan Pokja tersebut, karena kami menduga telah melakukan pembohongan, tidak jujur dan melanggar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa,” ujar Wakil Direktur CV. King Sumatra Feber Vianus Zebua

Pihaknya menduga kuat, Pokja telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahanya, bahwa tanggal 05 September 2019, Pokja telah membatalkan pengumuman lelang tersebut dengan alasan tidak ada penyedia yang memenuhi syarat. Selain itu Pokja membatalkan paket tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahanya yang menyatakan pelelangan umum pengadaan barang Pascakualifikasi sistem gugur gagal atau batal.

Ditempat terpisah, Desiaro Zega Ketua Pokja XXIII menjelaskan, pembatalan kegiatan lelang pengadaan pembangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nias Utara disebabkan karena perusahaan yang ikut pada saat itu tidak memenuhi syarat.

“Perusahaan yang ikut banyak, namun yang memasukan penawaran hanya 2 yaitu, Perusahaan King Sumatera dan perusahaan Laiya Queen,”  jawab ketua Pokja XXIII Itu saat dikonfirmasi lewat via seluler, kemarin malam sekitar pukul 19:28 Wib.

Di tempat yang berbeda Kadis PUPR Kabupaten Nias Utara Bernard Nazara mengatakan pihak PUPR sudah memberikan persyaratan yang dilengkapi untuk kegiatan pembangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatikan,  dan selanjutnya pihak LPSE yang menindaklanjutinya. “Saya juga heran, kenapa Website LPSE tiba-tiba hilang,”  ucap Bernard yang terkesan menghindar saat dikonfirmasi lebih dalam tentang pembatalan tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, kegiatan lelang pengadaan pembangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nias Utara. Begitu juga tentang lelang ulang, sampai saat ini belum dijadwalkan. (FL)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/