Ketua Pansus Optimis, Juni 2018 Perda Tera dan Tera Ulang Diberlakukan

Ir. Puji Daryanto Ketua Pansus Ranperda Tera dan Tera Ulang

PEKANBARU, TOPKOTA.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru oleh Panitia Khusus ( Pansus)  DPRD Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera ulang alat-alat ukur,  takar,  timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus, menghasilkan 2  hal penting yang harus di akomodir atau dilengkapi lagi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Kota Pekanbaru.

Hal itu disamoaikan Ir Puji Daryanto Ketua Pansus Pembahasan Ranperda tersebut kepada TOPKOTA, Jumat (9/3) di Gedung DPRD kota Pekanbaru.

Lebih lanjut Puji menjelaskan,  adapun dua hal penting yang harus diakomodir itu antara lain terkait dengan sanksi-sanksi dalam Ranperda.  Pansus menginginkan agar dilengkapi sanksi di Ranperda dengan mengacu kepada sanksi yang ada di UU No 2 Tahun 1981. Maksudnya,  agar Perda yang dihasilkan kelak,  tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Kemudian, lanjut Puji lagi,  agar dalam Ranperda diakomodir, keberadaan seluruh pasar yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari Pasar yang dikelola Pemerintah, Perusahaan Seperti Mall dan ritel. Serta pasar yang dikelola perorangan maupun pasar dadakan. “Agar sanksi-sanksi dalam Renoerda diadopsi dan disusun sesuai dengan sanksi-sanksi di dalam UU No 2 Tahun 1981. Selain itu,  keberadaan seluruh pasar juga, baik yang  dikelola pemko Pekanbaru, perusahaan dan perorangan, bentuk pasar modern, tradisional, pasar dadakan agar diatur dan diakomodir di dalam Ranperda, dengan haraoan kelak, tidak oerlu revisu-revisi lagi”, katanya.

Munculnya tudingan bahwa DPRD Kota Pekanbaru sengaja memperlambat pembahasan Ranperda Tera dan Tera Ulang ini, langsung dibantah oleh Ketua Pansus.  Puji menjelaskan,  bahwa pihak OPD Disperindag Kota Pekanbaru yang terlambat mengajukan Ranperda yang akan dibahas pihak DPRD Kota Pekanbaru. Untuk diketahui katanya,  Usulan pembahasan  Ranperda baru masuk ke dewan itu sudah menjelang akhir tahun 2017.  Pihak DPRD Pekanbaru, kemudian langsung bentuk pansus Perda.  Akhir tahun lalu sudah dibahas satu kali.  Dan hingga hari ini sudah 4 kali pembahasan.

“Terlambatnya pembahasan Ranperda Tera dan Tera Ulang ini, bukan di DPRD,  tapi dari pihak Disperindag-lah yang terlambat mengajukannya. Baru menjelang akhir tahun lalu diajukan.  Pimpinan langsung menunjuk Pansus Perda, akhir tahun lalu pernah dibahas.  Dan hingga hari ini sudah empat kali pembahasan”, katanya.

DPRD Pekanbaru optimis, Ranperda Tera dan Tera ulang ini, jika sudah dilengkapi OPD terkait,  maka dalam dua kali pembahasan lagi, sudah dapat diparipurnakan. Dan selanjutnya, setelah melalui tahap sosialisasi selama satu bulan, paling lambat di pertengahan tahun 2018 ini sudah bisa dijalankan dan diberlakukan., harapnya.

“Kami optimis pertengahan tahun ini harus sudah dierlakukan dan dijalankan Perda tera dan tera ulang ini.  Tentunya jika pihak OPD, segera melengkapi dua hal yang kita ajukan,  Tinggal dua kali lagi pembahasan, sudah bisa paripurnakan. Habis disyahkan, sebulan kemudian sosialisasi,  maka juni 2018 ini,  sudah bisa diberlakukan, “ katanya.

Sebelumnya,  Ingot Ahmad Hutasuhut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Kota Pekanbaru kepada TOPKOTA.com, Senin (5/3/2018) di Pekanbaru mengatakan, bahwa hingga saat ini pemungutan retribusi dari tera dan tera ulang  belum dilakukan. Karena Perda untuk itu masih dalam pembahasan. Sementara tera dan tera ulang wajib dilaksanakan,  Hal itu sesuai dengan perintah UU Nomor 2 tahun 1981.

Artinya, sampai saat ini, belum ada payung hukum yang mengatur pekerjaan peneraan untuk menghasilkan endapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut. Makanya, seluruh pelayanan tera dan tera ulang masih digratiskan. “Tera dan Tera ulang wajib dilaksanakan sesuai dengan amanah UU no 2 tahun 1981, namun pungutan retribusi belum dilakukan,  karena terkendala Perda yang belum terbit, artinya pelaksanaan tera ulang masih nol rupiah” katanya.

Masih menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru lagi, bahwa hingga saat ini sudah beberapa kali dibahas dan diproses Perda itu.  Dan kita harapkan dalam waktu dekat prosesnya selesai.  “Perda mengenai urusan Metrologi masih dalam pembahasan, Kajian akademisnya sudah ada, kini perda itu masih dalam pembahasan,” ungkap Ingot.

Menurut Ingot, mereka terus mengupayakan perda tersebut rampung dan disahkan DPRD Kota Pekanbaru tahun ini sebab perda tersebut menyangkut ada potensi PAD dalam pelayanan metrologi. “Kami upayakan secepatnya rampung dan disahkan DPRD,” tambahnya. (Patar Simanjuntak)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/