Jika Benar Keluarga Jadi Relawan, Kadis Sosial Karo Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

Praktisi Hukum Bambang Santoso SH MH.

MEDAN, TOPKOTA.com –  Belum selesai lagi kasus dugaan pungli dana tali asih bagi relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang diduga dilakukan oknum di Dinas Sosial Kabupaten Karo, kini muncul kabar yang tak sedap di relawan Tagana.

Pasalnya, dari puluhan relawan Tagana yang ada di Dinas Sosial Karo diduga terselip beberapa nama famili atau kerabat dari Kepala Dinas Sosial Karo, Benyamin Sukatendel.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum muda Bambang Santoso SH MH menegaskan bahwa jika dugaan itu benar terjadi maka bisa dikategorikan nepotisme. “Itu namanya sudah nepotisme, dan itu tidak boleh terjadi,” kata Bambang ketika diminta komentarnya via pesan Whatsapp, Jumat (12/10).

Menurutnya, pada dasarnya nepotisme merupakan perbuatan yang mengutamakan keluarganya atau kroninya (kelompoknya) di atas kepentingan masyarakat dan negara.  Perbuatan ini juga sangat merugikan orang lain, masyarakat, dan atau juga negara. Dengan nepotisme, kesempatan orang lain menjadi hilang karena penyelenggara negara yang melakukan nepotisme lebih mengutamakan keluarga atau kelompoknya.

“Misalnya, dalam penerimaan pegawai negeri. Bila praktik nepotisme dilaksanakan dalam proses penerimaan pegawai negeri, maka orang lain yang mungkin jauh lebih bermutu (berkualitas) bisa gagal menjadi pegawai negeri, sementara orang yang tidak berkualitas karena keluarga seorang pejabat dapat diterima sebagai pegawai negeri. Hal ini jelas bukan saja merugikan orang lain yang berkualitas tapi gagal diterima, tetapi masyarakat dan atau negara turut dirugikan karena tidak mendapat aparat yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Bambang, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam pasal 22 ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara atau anggota koinisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 (pasal 5 angka 4 isinya setiap pen yelenggara negara berkewajiban untuk tidak praktik demokrasi di lingkungan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme) dipidana dengan pidana pen jara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama  12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duo ratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu iniliar rupiah).

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo, Benyamin Sukatendel menyatakan siap dipanggil Polda Sumut, Polres dan Kejari Karo jika kasus dugaan pungli di Dinas Sosial masuk ke ranah hukum.

“Saya siap,” kata Benyamin via pesan Whatsapp, Kamis (11/10). Selain dugaan pungli, ternyata ada fakta baru yang mulai terungkap. Dimana ada beberapa orang anggota Tagana diduga merupakan famili atau kerabat dari Kadis Sosial Karo.

Menanggapi hal itu, Benyamin mengatakan bahwa tidak ada saudaranya yang dijadikan anggota Tagana. “Cuma ada satu orang dari Desa Gamber yg tadinya dia anggota Tagana tiba tiba dia dikeluarkan, dan dia sudah punya pakaian dan sertifikat. Ia juga pernah ikut latihan di Batalyon 125 smb. Kan sayang kok dikeluarkan, itu sebelum saya jadi Kadis Sosial. Terlebih – lebih dia anak Penggungsi. Dan kalau ada saudara saya yang jadi relawan apa salah saya masukan?,” tanyanya.

Untuk warga Desa Gamber, ia berusaha agar warga tersebut dipanggil kembali untuk jadi relawan. “Saya coba usahakan ke propinsi ya , puji Tuhan dia di terima kembali,” katanya.

Ia juga meminta agar mengumpulkan semua relawan Tagana Kabupaten Karo. “Panggil aja orangnya (yang dari Desa Gamber, red) wawancara semua kawan kawan dia yang ikut latihan di Batalyon semua keluar sebelum saya jadi Kadis,” bebernya.  (Red)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/