Gunakan Beko Pribadi, Penumbangan Sawit di Alun-alun Kota Sedekah Bupati Labura

Penumbangan tanaman sawit menggunakan beko milik Bupati Labura.

AEKKANOPAN, TOPKOTA.COM – Kedermawanan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H. Kharuddinsyah SE sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Bentuk kepedulian Bupati yang kerap terdengar siap mengeluarkan “kocek” pribadi untuk perkembangan daerah bermotto “Basimpul Kuat Babontuk Elok” itu, bukan cuma hisapan jempo lbelaka. Buktinya, penumbangan tanaman kelapa sawit di areal pembangunan alun-alun kota Aekkanopan, ternyata memang menggunakan eskavator/beko milik pribadi dengan biaya dari sedekah Bupati.

Melalui sambungan telepon seluler kepada wartawan, Bupati Labura yang lebih dikenal dengan panggilan H Buyung ini mengungkapkan, tidak hanya itu saja bentuk bantuan pribadi yang sudah diperbuatnya. Masih banyak lagi, diantaranya, pembukaan jalan selebar 10 meter di Desa Londut, pembangunan persulukan di Labura, beasiswa kepada ratusan pelajar, termasuk juga menyumbang dana kepada anak balita yang lahir dalam kondisi tidak normal (usus berada diluar tubuh-red), belum lama ini.

Semua itu, disebutnya, berasal dari “kantong” pribadi, bukan mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disana. “Kalau mengharapkan APBD, mau kapan itu terealisasi,”  beber Buyung, kemarin.

Begitu juga dengan penumbangan tanaman kelapa sawit yang menggunakan beko milik pribadinya, terang Buyung. “Kalau menunggu tender, kapan sawit itu busuk dan lahannya bisa matang. Makanya, aku sedekahkan ke negara biaya penumbangan itu pakai beko pribadiku. Dimana salahnya?,” ujar H. Buyung berargumen.

Dia mencontohkan, seperti pembukaan jalan di Desa Londut selebar 10 meter berbiaya Rp 1,8 M. Awalnya hanya kendaraan roda dua yang bisa melalui jalan itu, namun karena tidak cukupnya anggaran APBD untuk membuka akses jalan disana, dengan inisiatif yang bijak, orang nomor satu Labura ini menyedekahkan uang pribadinya agar akses jalan dimaksud dapat dilintasi kendaraan roda empat.

Sayangnya, persoalan pembukaan jalan di Desa Londut dengan penumbangan tanaman kelapa sawit di areal eks HGU PTPN III itu sungguh jauh berbeda. Dalam masalah ini, untuk lanjutan pembangunan Alun-alun memang sudah dianggarkan dengan dana  sebesar Rp 2 M di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) LaburaTahun 2019, hanya saja dikerjakan sebelum masa tender/lelang dilaksanakan.

Ditambah lagi, ketika disinggung status biaya yang dikeluarkan dari kantong pribadi Bupati itu termasuk dana hibah atau bukan, Bupati tidak bisa menjelaskan apa-apa. Dia cuma berkata tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. “Tak ada hibah-hibah, tak mengerti aku,” tuturnya dengan nada tinggi.

Alhasil, kedermawanan Bupati itu pun mengundang kecurigaan masyarakat setempat. Tidak sedikit masyarakat disana yang menganggap itu merupakan proyek milik Bupati sendiri. Apalagi, bukti keberadaan beko miliknya menambah kecurigaan besar bagi mereka.

Ketua Himpunan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara (Himma Kalbu) Zulkarnaen Lubis SH, misalnya. Dia beranggapan, tidak masuk akal jika hanya bertujuan untuk membusukan tanaman sawit sekaligus mematangkan lahan di areal itudijadikan alasan Bupati mengeluarkan kocek pribadi dengan menerjunkan beko miliknya.

“Tidak masuk akal alasan yang digunakan Bupati. Kalau memang berniat begitu, mengapa tidak dari awal saja saat dimulainya pembangunan alun-alun di tahun anggaran 2018 kemarin. Mengapa sekarang. Ini sepertinya cuma akal-akalan Bupati saja untuk mengalihkan persoalan pelaksanaan proyek yang dikerjakan sebelum waktunya alias curi start,” ungkap Zulkarnain memperkuat argumennya.

Sekarang, lanjut Zul sapaan dirinya, yang menjadi pertanyaan besar itu, apakah dana penumbangan tanaman kelapa sawit tersebut memang benar dari hasil sedekah Bupati atau bersumber dari anggaran dana APBD yang sudah dimasukkan dalam pos kegiatan Dinas PUPR untuk lanjutan pembangunan alun-alun disana dan sejauh mana keterlibatan Bupati mengurusi pekerjaan proyek ini.

“Seharusnya, sebagai pimpinan daerah, Bupati jangan hanya bisa berbicara menyedekahkan uang pribadinya untuk penumbangan tanaman tersebut. Buktikan juga dengan menginstruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan lebih transparan menunjukkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan proyek dimaksud, agar masyarakat tahu kalau penumbangantanaman ini bukan bagian dari kegiatan proyek itu.Jangan biarkan masyarakat bermain-main dengan asumsi yang liar tanpa ada pembuktian kepada masyarakat,” pinta Zul. (Fachri Ramadhan Daulay)

 

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/