Diduga Belum Terbentuknya Tim Sukses Pilpres, KPU Karo “Molor” Terima LADK dan RKDK

Foto ilustrasi.

KABANJAHE, TOPKOTA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karo telah menutup penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019. Hingga batas waktu akhir, 16 partai politik yang ikut pemilu telah melaporkan rekening khusus dan dana kampanyenya.

Demikian ditegaskan anggota KPU Karo, Jesaya Pulungan saat dikonfirmasi wartawan Senin (24/9) sore sekira pukul 16:30 wib. ” Ada 16 partai politik peserta sudah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) mereka ke KPU Karo.  Penyerahan prosesnya sudah selesai,” kata Jesaya.

Hanya saja, sambungnya, hingga kini pihak KPU belum menerima LADK dan RKDK dari partai pengusung dari tim kampanye capres dan cawapres baik nomor urut 1 dan 2. “Kami sudah menunggu hingga Minggu (23/9) sore. Namun belum ada juga pihak partai pengusung yang datang,” ujarnya.

Molornya penyerahan LADK dan RKDK Pilpres ini ditengarai belum terbentuknya tim sukses masing-masing calon di Kabupaten Karo. Namun Jesaya tak mengetahui hal tersebut. “Bisa saja memang tim suksesnya belum terbentuk. Tapi pastinya saya tidak tau ya,” tukasnya.

Dari ke-16 partai tersebut, manakah yang paling besar dana kampanyenya? Ditanya demikian, Jesaya mengaku rata-rata partai hanya memiliki saldo awal dibawah satu jutaan. Meski demikian, sudah ada satu partai yang menerima sumbangan dana ke rekeningnya. Namun Jesaya enggan menyebut jumlah sumbangan tersebut.

“Soal jumlahnya nggak etis saya sebutkan, hanya saja baru PAN yang sudah ada menerima dana sumbangan. Partai lainnya rata-rata hanya memiliki saldo awal di bawah satu jutaan. Bahkan ada partai yang rekeningnya masih nihil,” papar Jesaya seraya mengatakan, laporan awal dana kampanye ini, selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU.

Sementara itu, sumbangan dana kampanye untuk Pileg dan Pilpres 2019 juga diatur. Dari perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara itu batas sumbangan dana kampanye dari badan usaha dan kelompok untuk peserta pileg dan pilpres maksimal  Rp 25 miliar.

Jesaya  lalu mengingatkan semua peserta pemilu untuk mencatat dan melaporkan semua sumber dana mereka. Sebab, dana yang mereka kelola untuk kampanye itu, mesti dipertanggungjawabkan ke KPU.

“Semua hal yang dilakukan itu dilaporkan. Penerimaan pengeluaran jenis kegiatan segala macam, sumbangan harus bisa diidentifikasi. Kalau enggak jelas, ya enggak usah dicatat. Tapi kalau memang sumbangan dana kampanye, masukkan. Kalau dicatat sebagai bukan dana kampanye tapi digunakan sebagai kampanye enggak boleh,” pungkasnya. (John Ginting)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/