Besok, BPKN Langkat Laporkan PT CMPJ ke Polisi

Kodisi tangan buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

MEDAN, TOPKOTA.com – Para pekerja borongan di PT CMPJ diduga tidak menerima gaji sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Selain itu, pabrik pengolahan kelapa yang beralamat di Jalan Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kabupaten Langkat ini, diduga  tidak mendaftarkan para pekerja borongan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja

Atas dasar inilah Badan Penyelamat Kekayaan Negara (BPKN) Langkat akan segera membuat laporan ke polisi. “Ya bang, Insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan melaporkan kasus tersebut ke polisi,” kata Ketua BPKN Langkat Ahmad Safii Sitorus kepada wartawan via selulernya, Minggu, (18/11).

Menurutnya, ada beberapa bukti yang akan dilampirkan dilaporannya nanti. Diantaranya, foto kecelakaan para pekerja borongan dan slip gaji. “Mudah-mudahan laporan kami nanti diterima ya bang. Selain ke polisi, kami juga melaporkan kasus ini ke Disnaker Langkat dan beberapa instansi lainnya,” ujarnya

PT CMPJ, diduga membayar gaji puluhan pekerja borongannya dibawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Selain itu,

Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA) A. Abdi, meminta Kapolres Langkat untuk segera melakukan penyelidikan dan menetapkan pemilik perusahaan sebagai tersangka jika hal itu benar terjadi. “Jangan ada main mata jika benar dugaan itu terjadi. Ini tentang masyarakat, jika polisi cepat bertindak maka kepercayaan kepada polisi bisa kembali,” katanya via pesan Whatsapp, Jumat (16/11).

Menurutnya, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap polisi sudah mulai hilang. Ini terjadi karena polisi selalu lamban dalam setiap menindaklanjuti laporan yang di buat masyarakat di kepolisian.

Ia pun menjelaskan, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatakan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Selain itu pada Pasal 185 ayat (1) UUK disebutkan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

“Sehingga, berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum provinsi sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),” ujarnya.(BP)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/