Bawaslu dan KPU Langkat Diminta Tindak Tegas Caleg Pakai Branding Mobil

Mobil Caleg di Langkat yang Diduga melanggar PKPU 23 Tahun 2018.

LANGKAT, TOPKOTA.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pengawasan Korupsi (DPW LPK) Sumut Norman Ginting, meminta pihak KPU dan Bawaslu Langkat untuk menindak tegas serta mempidanakan para Caleg yang melanggar peraturan saat kampanye, khususnya dalam menggunakan Branding Mobil.

Pasalnya, dari pantauannya di lapangan, ada beberapa caleg yang diduga melakukan pelanggaran saat kampanye. “Saya melihat, ada beberapa caleg di Langkat yang diduga melanggar PKPU 23 Tahun 2018,” katanya ketika dihubungi via selulernya, Senin (19/11).

Di PKPU 23 Tahun 2018 pada Pasal 80 disebutkan, sambung Norman, mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu, tetap dapat digunakan.

Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik. “Di dalam pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa para Caleg tidak boleh melakukan hal itu, tapi mengapa sebagian Caleg di Langkat masih ada yang melanggarnya. Apakah tidak ada sosialiasi dari KPU dan Panwaslu Langkat,” bebernya.

Ia berharap, agar pihak KPU dan Bawaslu Langkat untuk menindak tegas serta memberikan sanksi pidana kepada Caleg yang diduga melanggar peraturan, diantaranya PKPU 23 Tahun 2018. “Jika tidak juga ditindak, kami sendiri yang akan melaporkan permasalahan ke instansi terkait. Sebab, kami punya beberapa bukti bahwa ada Caleg di Langkat yang diduga melanggar PKPU 23 Tahun 2018,” ujarnya, tanpa merinci siapa saja Caleg memakai Branding mobil yang diduga melanggar PKPU 23 Tahun 2018.

Sebelumnya, Bawaslu sumut menegaskan bahwa para calon legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilarang membuat branding mobil pribadi atau kendaraan umum yang bergambar wajah mereka. “Branding mobil hanya bisa digunakan oleh peserta Pemilu yakni partai politik yang memuat gambar serta nomor urut partai politik tersebut. Bukan foto calegnya,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, kepada wartawan, Rabu (7/11).

Suhadi menjelaskan, bahwa pemasangan branding juga harus ada persetujuan dari pihak kepolisian. “Jadi branding parpol di mobil juga harus ada persetujuan dari polisi terkait dengan perubahan-perubahan warna fisik mobil,” jelasnya.

Lebih jauh Suhedi menjelaskan, bahwa terdapat larangan memasang alat peraga kampanye dalam bentuk lain seperti baliho, poster, stiker, spanduk dengan memampangkan foto lebih dari satu orang caleg. “Satu peserta Pemilu hanya boleh satu atribut kampanye,” jelasnya.

Jika ada yang melanggar aturan tersebut maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. “Jika ada, kita akan memberikan sanksi berupa surat peringatan, kalau tidak diindahkan kita berikan sanksi administratif, misalnya tidak diikutsertakan dalam tahapan kampanye dan pidana,” pungkasnya. (Boy)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/