Bakal Dilapor ke Kejatisu, LSM Gempama Siapkan Bukti Dugaan Korupsi Irigasi di Dinas PUPR Karo TA 2015

Gambar Ilustrasi

MEDAN,TOPKOTA.com – Adanya kebocoran keuangan Negara atau penyalahgunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karo kembali disoroti sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Kali ini dugaan korupsi proyek irigasi tahun 2015 akan dilaporkan ke Kejatisu dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Sekretaris LSM Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA) Amri A sembari menyatakan, sedang melengkapi laporan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Karo tahun 2015 lalu.

“Saya dengar mau dipanggil ya kadisnya? Oh….padahal dalam waktu dekat kami juga akan melaporkan PP dan E terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan irigasi tahun 2015. Kala itu E selaku PPK, dan sekarang kalau tidak salah jabatan E sekarang sebagai Kabid SAM,” kata Amri.

Menurutnya, dari hasil investigasi lembaganya pada tahun ini, pekerjaan irigasi tersebut hingga kini bagai tidak terpelihara. “Setelah bukti-bukti kami lengkap, kami akan melaporkannya,” ungkapnya, tanpa merinci lokasi pekerjaan irigasi yang bakal dilaporkannya. “Nanti aja kita rinci ya, saat ini kami belum bisa memberitahukannya,” tutupnya.

Menurutnya hampir 10 tahun PP menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) di Tanah Karo. Mulai dari nama Dinas Pekerjaan Umum (PU) hingga berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selama itu pula kasus-kasus dugaan korupsi yang ada disana bagai tak tersentuh hukum.

Pandai PP menyimpan berbagai perkara kasus-kasus dugaan korupsi yang ada, tidak luput dari campur tangan para “kaki tangannya”. Baik itu Kepala Bidang (Kabid) yang kadang kala merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat adanya proyek, maupun orang kepercayaannya. Orang-orang inilah yang diduga menyelinap masuk ke para penegak hukum yang akan melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang ada disana.

Namun, kepandaian PP nampaknya bakal “terpatahkan”. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikabarkan bakal memanggil PP. “Spontan” saja Dinas yang dipimpin PP menjadi “Klabakan”. Kami pun tersentuh untuk melakukan konfirmasi maupun klarifikasi di Dinas PUPR Kabanjahe, Karo.

Hasilnya, baik itu wartawan, LSM maupun pegawai disana mengaku mendengar kabar tersebut. “Kabar pemanggilan itu ya, kalau tidak salah habis lebaran tahun ini pemanggilannya,” kata salah seorang pegawai disana yang enggan namanya dicantumkan ketika ditemui di Kantor Dinas PUPR Karo, Kamis (21/6).

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan PP belum juga bisa memberikan komentar maupun tanggapan prihal tentang kabar pemanggilan tersebut. Baik Itu ketika dihubungi melalui selulernya, maupun di kantornya. (BP)

https://www.facebook.com/Media-Online-Topkota-635075260029474/